Perlunya Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi Bali Utara dan Selatan

20-12-2019 / KOMISI XI
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Denpasar, Bali. Foto : Tiar/mr

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyikapi perbedaan pertumbuhan ekonomi di antara Bali Utara dan Bali selatan, di samping pertumbuhan ekonomi Bali yang berada di atas rata-rata nasional. Pasalnya situasi ekonomi dunia yang akan terus mengalami resesi. Sehingga imbasnya pasti kepada masyarakat di dunia yang akan mengurangi frekuensi wisata.

 

“Nah untuk itu Pemprov Bali harus mampu memaksimalkan potensi yang ada di Bali. Ditambah Bali menyerap betul pembangunan nasional semesta berencana ini sangat penting sekali,” jelas Eriko saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemprov Bali di Denpasar, Bali, Rabu (18/12/2019).

 

Politisi PDI-Perjuangan ini melihat perlu adanya keseimbangan tidak hanya dari sisi materi saja yang diharapkan, namun juga kehidupan masyarakat Bali di dalamnya. Eriko menilai hal ini sebagai keunikan yang dimiliki Bali, dimana luas daerah yang hanya 560 ribu hektar tapi Bali mampu menjadi salah satu tujuan wisata terbaik dunia. 

 

"Jadi jangan hanya masyarakat luar Bali saja yang menikmati tapi masyarakat Bali Sendiri khususnya di Bali Utara masih mengalami kesulitan. Untuk itu penting adanya keseimbangan ekonomi. Kami turut mengingatkan kepada BI, BPS serta seluruh institusi apapun yang bergerak di provinsi Bali ini, tandas Eriko. 

 

Senada dengan Eriko, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai perlu ada treatment yang dilakukan dalam rangka meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat yang ada di Bali utara yang notabene merupakan daerah pertanian. Dirinya mendorong adanya sinergi antara BI, BPS, dan Pemprov Bali dalam rangka mengurangi perbedaan kemajuan Bali utara dan Bali selatan. 

 

“Kita lihat Kabupaten Karangasem yang terletak di Bali utara punya tingkat kemisikinan sebesar 6,28 persen tertinggi diantara kabupaten lain di Bali. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi ada di Denpasar. Tentu ada perbedaan tipikal, yang satu daerah pariwisata, satu lagi daerah pertanian. Sehingga ada perbedaan wilayah dan potensi ekonomi," tutur politisi Partai Demokrat itu. 

 

Sementara terkait potensi resesi ekonomi global yang akan mulai terjadi pada tahun 2020 yang dapat berdampak pada berkurangnya kunjungan wisatawan yang akan datang ke Bali, menurutnya harus segera diantisipasi. "Kenapa perlu diantisipasi karena di tahun 2020 potensi resesi global sangat besar dan ini pasti akan  berdampak pada kunjungan wisatawan yang akan hadir di provinsi Bali dan hal ini harus diantisipasi," imbuhnya. (tra/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...